Penandatanganan surat pernyataan dokumen pertanggungjawaban yang melebihi 17 Hari Kerja

PERTANYAAN :

Terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban yang melebihi 17 hari kerja untuk Perjalanan Dinas, kami ingin menanyakan bagaimana perhitungan batas waktu tersebut, apakah sejak kepulangan?  Lalu bilamana setelah kepulangan ybs melanjutkan perjalanan dinas lagi,  bagaimana mekanisme nya? 

Di samping itu, untuk penandatanganan surat pernyataan melebihi 17 hari kerja sebagaimana surat edaran KPPN kepada satker2,  apakah penandatanganan surat tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen / pejabat perbendaharaan lain yang telah mendapat pendelegasian wewenang untuk menandatangani dokumen2 tersebut dari KPA?  Karena pada instansi kami KPA dipegang oleh unit eselon 1 yang notabene memiliki intensitas perjadin yang tinggi,  dan akan lebih menghambat pertanggungjawaban dokumen bila surat tersebut harus ditandatangani langsung oleh KPA. Mohon penjelasan untuk hal-hal tersebut.

JAWABAN :

Batas waktu tersebut adalah sejak sejak pelaksana SPD selesai melaksanakan perjalanan dinas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) PMK Nomor 113/PMK.05/2012, bahwa Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. Sesuai formatnya, surat pernyataan melebihi 17 hari kerja ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.