Biaya Pesangon Pindah

PERTANYAAN :

Mohon informasi dasar hukum pemberian uang pesangon pindah dan ketentuan mendapatkan biaya pesangon pindah tersebut.

JAWABAN :

Dasar hukum pembayaran biaya Pesangon Pindah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor B-295/MK/I/4/1974 tanggal 30 April 1974.  

Pengertian :

Pesangon pindah adalah bantuan yang diberikan kepada PNS berpangkat golongan II/c atau lebih tinggi untuk meringkankan bebannya dalam mengatasi kesulitan perumahan apabila ia untuk kepentingan dinas dipindahkan ke kota/tempat lain dan ditempat kedudukannya yang baru tidak tersedia perumahan baginya. 

Waktu Pengajuan :

Pengajuan uang pesangon pindah dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat baru. 

Syarat Pengajuan pesangon Pindah :

  • Salinan surat keputusan pindah pegawai bersangkutan.
  • SKPP yang diterbitkan oleh kepala satker yang membayar gajinya terakhir sebelum pegawai bersangkutan dipindahkan.
  • Daftar keluarga pegawai bersangkutan (KP4).
  • Surat keterangan Kepala Kantor/Satuan kerja di tempat kedudukan yang baru yang menyatakan tanggal pegawai bersangkutan mulai bertugas pada kantor/satuan kerjanya yang baru.
  • Surat Keterangan Kepala Kantor/Satuan Kerja ditempat kedudukan yang baru yang menyatakan bahwa untuk pegawai bersangkutan tidak dapat disediakan perumahan.
  • Surat Keterangan Kepala Kantor/Satuan Kerja ditempat kedudukan yang lama yang menyatakan bahwa pegawai bersangkutan tidak menempati rumah dinas.
  • Kuitansi bermaterai Rp6.000,00 yang sudah diketik dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.
Pesangon pindah tidak diberikan dalam hal :

  • Pemindahan terjadi atas permintaan sendiri;
  • Pemindahan untuk mengikuti pendidikan;
  • Pemindahan dalam rangka pengangkatan pegawai baru;
  • Pegawai yang dipindahkan itu menolak penunjukan perumahan yang disediakan;
  • Pemindahan kembali ke tempat semula sebelum masa 2 (dua) tahun yang bersangkutan berdinas di tempat terakhir;
  • Ada pernyataan dari pegawai bersangkutan, bahwa ia tidak menuntut uang pesangon pindah;
  • Pemulangan pegawai yang dipensiun ke tempat yang bersangkutan ingin/akan menetap, dan
  • Pemidahan pegawai yang dilaksanakan pada lingkup Kantor Wilayah dimana biaya perjalanan dinas mutasinya tidak dibebankan pada DIPA Kantor
Perhitungan :

Pemberian besaran uang pesangon pindah ditentukan dengan berdasarkan pada:
Jumlah anggota keluarga pegawai yang bersangkutan sesuai Daftar Gaji ;
Setiap anggota keluarga diberikan uang pesangon pindah setinggi-tingginya sebesar 90 (sembilan puluh) kali satuan biaya




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.