Penolakan SPM LS-Non Kontraktual Selain Honor, Vakasi, Tunjangan dan Penghasilan PPNPN Desember

  1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-870/PB/2020 hal Pengaturan Lebih Lanjut Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020, dapat disampaikan bahwa dalam hal KPPN melakukan penolakan pengajuan SPM yang disebabkan karena adanya perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier, satker dapat mengajukan kembali perbaikan SPM pada hari kerja berikutnya dengan memperhatikan batas waktu penerbitan SP2D-nya.
    • Batas waktu penerbitan SP2D atas SPM-LS non-kontraktual selain untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2020 adalah tanggal 16 Desember 2020 pada jam kerja.
    • Sedangkan batas waktu penerbitan SP2D atas SPM-LS non-kontraktual untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2020 adalah tanggal 22 Desember 2020 pada jam kerja
  2. Perbaikan atas SPM yang telah diterima oleh KPPN dan tidak diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan, seyogyanya disampaikan paling lambat sebelum SP2D diterbitkan, tetapi hal tersebut merupakan kebijakan dari Kepala KPPN berdasarkan volume pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para pejabat/pegawai dilingkup KPPN tersebut.
  3. Kepala KPPN merupakan pejabat yang mengerti pengaruh atas pemberian kebijakan tersebut terhadap beban penyelesaian SPM menjadi SP2D. Apabila pemberian kebijakan tersebut menjadikan peningkatan beban kerja, seyogyanya pemberian kesempatan perbaikan SPM tidk diberikan.
  4. Dalam melakukan upload SPM perbaikan karena penolakan harus melampirkan bukti penolakan. Bukti penolakan berupa screenshot e-SPM atau tanda terima yang dapat dicetak dari e-SPM.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.