Pembayaran Uang Lembur Pegawai yang Berasal dari Satker Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS pasal 2 disampaikan sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak
  2. Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS disampaikan sebagai berikut:


Pasal 2 : 

surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama Pegawai Negeri sipir yang diperintahian hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, Iamanya waktu kerja lembur, dan pekerjaan yang harus diselesaikan


Pasal 5 :

Pembayaran uang Lembur didasarkan pada daftar hadir Lembur Pegawai Negeri Sipil


Dalam hal ada pegawai lembur di suatu satker namun berasal dari satker lain, maka berdasarkan PMK Nomor 125/PMK.05/2009 dan PER-13/PB/2007, sepanjang terdapat Surat perintah kerja lembur dan daftar hadir lembur PNS yang melaksanakan lembur, maka setiap PNS dapat dibayarkan uang lemburnya.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.