Kententuan Adendum dan Pengenaan Denda Keterlambatan Kontrak

  1. Tidak ada batasan atas jumlah addendum kontrak yang dilakukan
  2. PPK dapat menetapkan perpanjangan kontrak apabila terjadi perubahan kondisi lapangan, keadaan kahar (force majeure), dan peristiwa kompensasi sehingga  berimplikasi terhadap penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
  3. Dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa, maka PPK harus mengenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan.
  4. Tata cara penyusunan kontrak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.