Gaji terusan untuk TNI/POLRI

Pemberian gaji terusan memiliki dasar hukum sebagai berikut :

  • Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
  • Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Dirjen Anggaran Nomor 07/SE/1981 dan SE-1.9/DJA/1.0.5/81 (SE/102/81) tentang Pelaksanaan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
  • Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2.9/DJA/VII.4/7/81 tanggal 9 Juli 1981 (nomor SE/133/81) tentang Pemberian Gaji Terusan
  • Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-90/A/1989 tanggal 26 Juli 1989
  • Surat Dirjen Anggaran Nomor S-1263/A.7/1985 tanggal 14 Maret 1985
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2017

Pemberian gaji terusan untuk Anggota TNI/Polri adalah sebagai berikut:

a.Anggota TNI/Polri yang meninggal dunia biasa, diberikan gaji terusan selama 6 (enam) bulan;

b.Anggota TNI/Polri yang meninggal dunia karena tewas dalam tugas operasional yang ditetapkan dengan SK Kapolri/Panglima TNI diberikan gaji terusan selama 12 (dua belas) bulan;

c.Anggota TNI/Polri yang memiliki tanda penghargaan berupa Satya Lencana berdasarkan Keputusan Presiden diberikan gaji terusan selama 12 (dua belas) bulan;

d.Anggota TNI/Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas negara dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Pahlawan Nasional, kepadanya diberikan gaji terusan selama 18 (delapan belas) bulan.

Editor : HAIPEDIA




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.