Akun Pembayaran Internet

  1. Atas instalasi jaringan internet dimaksud agar terlebih dahulu diidentifikasi apakah memenuhi kategori sebagai aset tetap atau tidak. Berdasarkan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, kriteria pengakuan aset tetap yakni berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Disamping itu juga harus memenuhi satuan minimum kapitalisasi dimana berdasarkan PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, satuan minimum kapitalisasi untuk Peralatan dan Mesin yakni sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.
  2. Dapat kami tambahkan bahwa  kodefikasi BMN dalam SIMAK BMN, internet dikelompokkan dalam kode 3 (Peralatan dan Mesin) dengan kode detailnya 3.10.01.01.004 (internet) sehingga dapat dicatat sebagai BMN tersendiri (kelompok Peralatan dan Mesin). Penggunaan akun untuk perolehan BMN baru dimaksud dapat menggunakan kode akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).
  3. Namun demikian, dalam hal instalasi jaringan internet dimaksud tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, maka dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN sebagai aset kategori ekstrakomtabel. Biaya instalasi jaringan dimaksud apabila tidak terdaftar sebagai pelanggan tetap dari penyedia jasa dapat menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran). Namun jika dimaksudkan untuk menjadi pelanggan tetap dari penyedia jasa, maka dapat menggunakan akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.