Salah Akun Belanja Barang Untuk Belanja Modal

1. Sebagaimana diatur dalam PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, bahwa batasan nilai satuan kapitalisasi untuk peralatan dan mesin atau ATR peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih besar dari Rp.1.000.000,- . Apabila atas pembelian/pengadaan peralatan dan mesin berupa microwave dimaksud memenuhi kriteria aset tetap dan nilai satuan per barangnya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,- maka menggunakan akun belanja modal (532xxx) namun apabila nilai satuannya dibawah Rp.1.000.000,- maka menggunakan akun belanja barang (52xxxx).

2.Sehubungan ketidaktepatan penggunaan akun dimaksud mengakibatkan adanya peralatan dan mesin yang belum diregister, maka penyelesaiannya adalah dengan cara melakukan revisi DIPA dan koreksi SPM/SP2D atas pengadaan/pembelian peralatan mesin tersebut.

3.Untuk revisi DIPA dari kelompok akun 52 menjadi 53 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, dalam hal rumusan Program/Kegiatan/keluaran (output) beserta alokasi anggaran dan volume keluaran (output) dan lokasi yang tercantum dalam DIPA diusulkan direvisi/diubah, usul revisinya harus diproses melalui penelaahan dan revisi ini merupakan kewenangan DJA. Revisi antar jenis belanja  dari 52 menjadi 53 pada satker,  tentu akan berakibat pada berubahnya Program/ Kegiatan/keluaran (output) beserta alokasi anggaran dan volume keluaran (output) yang telah ditetapkan sehingga prosesnya perlu dilakukan penelaahan di DJA

4.Dalam hal koreksi belanja 52 tersebut hanya sebagian dikoreksi ke belanja 53 dan sebagian tetap menggunakan belanja 52 pada 1 SPM/SP2D, hal ini tidak dimungkinkan secara sistem aplikasi dan ketentuan dalam PMK 190/PMK.05/2012. Namun apabila koreksinya merubah sepenuhnya belanja 52 menjadi 53 dalam 1 SPM koreksi hal ini dapat dimungkinkan diakomodir oleh sistem aplikasi. Apabila dapat dilanjutkan koreksi SPM dengan kondisi dimaksud, Saudara dapat menyiapkan dokumen untuk keperluan koreksi ke KPPN mitra kerja sebagaimana diatur dalam PER-16/PB/2014.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.