Pemberian TUP yang Berasal dari SBSN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 6 /PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara :

Pasal 16

  1. Penerbitan SPP dan SPM dalam rangka pencairan dana oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
  2. Dalam pengajuan SPM-UP/SPM-TUP SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan sumber dana/cara penarikan RM/RM.
  3. Dalam pengajuan SPM-LS SBSN, SPM-Ganti Uang Persediaan (GUP) SBSN, SPM-GUP Nihil SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan Sumber Dana/ Cara Penarikan SBSN/RK.
  4. Pengajuan SPM oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan SBSN dilaksanakan dengan memperhitungkan pajak-pajak terkait.

Pasal 30

  1. Tata cara pembayaran pada akhir tahun mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Dengan begitu SPM TUP SBSN dapat diajukan sesuai ketentuan. Mekanisme penyampaian dan pertanggungjawaban TUP mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2020.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.