Pemotongan Pajak untuk Transaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Sesuai Implementasi PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Serta Pemotongan dan atau Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, bahwa Bendahara Pengeluaran tidak memiliki kewajiban sebagai Wajib Pungut Wajib Potong Wajib Setor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM atas Belanja barang jasa dengan menggunakan KKP. Dalam penggunaan KKP untuk Belanja Operasional dan atau Belanja Modal sampai dengan Rp50 juta melalui Penyedia Barang/Jasa/Toko secara media Online atau market places diatur bahwa Satker K/L wajib menginput seluruh elemen data secara lengkap dan benar pada aplikasi SAS/SAKTI yang meliputi:

  • Nama Bank Penerbit KKP
  • Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran
  • Nama NPWP, dan Alamat Satker K/L
  • Nama dan NPWP Toko/Penyedia Barang/Jasa (bukan nama dan NPWP market places)
    atau
  • Nama dan Alamat Toko/Penyedia Barang/Jasa (bukan nama dan Alamat market places)
  • Tanggal, Rincian, dan Nilai Transaksi
  • Bukti dan
  • Kategori

dan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP, dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, biaya yang dibebankan pada APBN hanya biaya materai dan sebelum bertransaksi menggunakan KKP harus dipastikan dulu bahwa tidak ada biaya tambahan/surcharge.


Pertanyaan lebih lanjut mengenai kewajiban perpajakan dapat dikonsultasikan ke KPP setempat atau melalui Kring Pajak




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.