Kesalahan Penggunaan Jenis Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

  1. Sesuai dengan PMK 196/PMK.05/2018, telah diatur bahwa KKP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu pertama, KKP Operasional dan Belanja Modal serta kedua KKP Perjalanan Dinas. Masing-masing jenis KKP tersebut diatur agar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh saling silang dalam penggunaannya. Artinya, KKP Perjalanan Dinas hanya diperuntukkan untuk Perjalanan Dinas dan tidak boleh dipergunakan untuk belanja Operasional/belanja Modal, begitu juga sebaliknya. Demikian juga halnya, sesuai ketentuan dalam PMK 196/PMK.05/2018, 1 (satu) jenis KKP tidak bisa juga dipakai untuk kedua-duanya (tidak bisa dipakai untuk belanja operasional/belanja modal dan belanja perjalanan dinas).
  2. Apabila Satker sudah terlanjur menggesek 1 (satu) jenis KKP Perjadin untuk belanja barang operasional maka mekanisme pertanggungjawabannya/pembayarannya mengunakan/membebani UP Tunai. Karena apabila menggunakan mekanisme UP KKP maka di Aplikasi SAS, pembuatan SPP/SPM GUP KKP Perjadin tidak bisa dilakukan untuk pembayaran belanja barang operasional karena akun-akun UP yang muncul di Aplikasi SAS sudah disesuaikan dengan jenis KKP nya.
  3. Diharapkan kedepannya, Satker tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menggunakan KKP sesuai dengan peruntukkannya.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.