Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Apabila Tiket Transportasi Hilang

Sesuai ketentuan pada Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dijelaskan bahwa:

  1. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
  2. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumen berupa:
    a.    Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
    b.    SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas
    c.    tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya
    d.    Daftar pengeluaran riil
    e.    bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
  3. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh/hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dilampiri data pendukung terkait lainnya (misalnya bukti pemesanan secara online/lainnya).




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.