Penggantian Biaya Bahan Bakar Perjalanan Dinas at Cost dengan Kendaraan Pribadi

  1. Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,PegawaiNegeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, dalam pembayaran perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas yaitu efisiensi, efektivitas, kewajaran dan akuntabilitas serta ketersediaan dana.
  2. Pada prinsipnya biaya transportasi pada perjalanan dinas adalah at cost, sehingga pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak terdapat bukti pengeluaran sesuai dengan riil biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana perjalanan dinas dituangkan dalam daftar pengeluaran riil sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 dan ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas. Apabila menggunakan kendaraan pribadidapat dikonsultasikan dulu dengan PPKnya apakah diperkenankan atau tidak, jik diperkenankan maka dapat diganti biaya bahan bakarnya.
  3. PPK menilai kewajaran biaya yang telah dikeluarkan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas tersebut diatas.
  4. Terkait ketentuan lebih lanjut tentang perjalanan dinas dapat mempedomani PMK 113/PMK.02/2012 dan Perdirjen Perbendaharaan nomor 22/PB/2013 yang di inisiasi oleh DJPb.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.