Akun Belanja untuk Pembuatan Website dan Video dalam Rangka Penanganan Covid-19

Berpedoman pada PSAP Nomor 14 tentang Akuntansi Aset tak Berwujud, Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar dan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Pembuatan web dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dapat menggunakan akun sebagai berikut:


  1. dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga maka diakui sebagai ATB menggunakan akun 536118 (Belanja Modal Lainnya-Penanganan Covid 19)
  2. dalam hal dikembangkan sendiri, dan memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan maka diakui sebagai ATB maka menggunakan akun 536118 (Belanja Modal Lainnya-Penanganan Covid 19). Apabila tidak memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan maka tidak diakui sebagai ATB dan menggunakan akun sesuai peruntukannya.
  3. Persyaratan pengakuan pengembangan ATB secara internal sebagai berikut:
  • Adanya kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan
  • Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut
  • Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut
  • Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
  • Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan A TB tersebut; dan/atau
  • Kemampuan untuk mengukur secara memadai penge luaranpengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Pembuatan video yang mendukung tercapainya target kinerja satker dan dalam rangka penanganan pandemi Covid dapat menggunakan akun khusus Covid 521241 (Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19).




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.