Pembayaran Uang Makan Pegawai yang Isolasi Mandiri/Karantina Covid-19

  1. Pembayaran uang makan tetap didasarkan pada status absensi, dan surat tugas untuk pegawai bersangkutan. Apabila kondisi kesehatan pegawai tersebut lemah sehingga tidak memungkinkan mengerjakan pekerjaan kantor dari rumah, maka seharusnya pengawai tersebut mengajukan cuti sakit. Selama menjalankan cuti sakit, pegawai tersebut tidak berhak memperoleh uang makan.
  2. Dalam hal kondisi kesehatan pegawai tersebut baik (status positif Covid-19 namun tanpa gejala/OTG) dan dinilai mampu menjalankan tugas kedinasan di rumah, maka Kepala Kantor dapat menerbitkan Surat Tugas agar pegawai tersebut mengerjakan tugas kedinasan di rumah/tempat karantina (Status Work From Home/WFH). Selama menjalankan WFH dan mengisi absensi kehadiran secara online, pegawai tersebut berhak memperoleh uang makan.
  3. Selanjutnya, ketentuan pemberian uang makan mempedomani PMK Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.