Perlakukan Langganan Jasa Hosting pada Aplikasi SIMAK BMN

Dalam menentukan apakah suatu barang perlu dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN atau bukan tergantung pada akun yang digunakan dalam perolehan barang tersebut, namun apakah barang tersebut memenuhi definisi dan kriteria aset tetap/aset lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Ketika sudah dapat ditentukan apakah barang tersebut memenuhi definisi dan kriteria aset tetap/aset lainnya, dan apakah memenuhi nilai minimum kapitalisasi, baru ditentukan akun apa yang digunakan untuk memperoleh barang tersebut.

Belanja yang direalisasikan menggunakan akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) dicatat dengan menggunakan pendekatan beban, sehingga atas belanja dengan menggunakan akun tersebut seharusnya tidak menghasilkan aset baik persediaan, aset tetap, atau aset lainnya. 

Selain itu atas jasa hosting tidak memenuhi definisi dan kriteria  Aset Tak Berwujud (ATB) berdasarkan PSAP No 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud karena jasa hosting pada dasarnya merupakan pembayaran atas sewa server untuk menyimpan data-data aplikasi, dalam hal ini Aplikasi e-Learning pada satker, dan pada umumnya jasa hosting berlaku paling lama tahunan/12 bulan, untuk selanjutnya dapat diperpanjang. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kodefikasi akun pada Bagan Akun Standar, jasa hosting agar direalisasikan menggunakan akun Belanja Sewa (522141), yang digunakan untuk pembayaran sewa misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.