Akun yang Digunakan untuk Rehab Gedung yang Status Kepemilikannya bukan Milik Satker

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, suatu satuan kerja pada Kementerian/Lembaga atau SKPD dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang memenuhi nilai kapitalisasi, namun aset tetap yang direnovasi bukan milik satker tersebut, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi (ATR), yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

  1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi (ATR). Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap Renovasi (ATR) diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
  2. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi syarat pada angka 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi (ATR), sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
  3. Apabila jumlah moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat pada angka 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi (ATR). Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan (dalam hal ini lingkup entitas pelaporan pemerintah pusat) mencakup perbaikan aset tetap bukan milik satuan kerja yang memenuhi syarat kapitalisasi, yang meliputi:

  1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam lingkup satu K/L
  2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja di lingkup K/L lain

Renovasi semacam ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait, karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi (ATR) dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Namun apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka Aset Tetap Renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca satuan kerja yang melakukan renovasi, dan satuan kerja pemilik aset akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka K/L atau satker yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi (ATR).

Mengenai penggunaan kode akun belanja untuk perbaikan/renovasi aset tetap yang memenuhi nilai kapitalisasi namun aset tetap yang direnovasi bukan milik satker (Aset Tetap Renovasi), maka Bapak/Ibu dapat menggunakan kode akun Belanja Modal Lainnya (akun 536111). Sesuai dengan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, akun 536111 antara lain dapat digunakan untuk mencatat:

  • biaya perolehan aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, sampai dengan aset tetap lainnya dan aset lainnya siap digunakan.
  • pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada pihak ketiga. 
  • pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat, dengan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi bila berwujud gedung dan bangunan.
  • pengadaan/pembelian barang-barang kesenian dan koleksi perpustakaan.

Terkait pembebanan kode akun belanja dan penyusunan atau penyesuaian RKAKL/DIPA, apabila pekerjaan renovasi tersebut dikerjakan pada satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb, Bapak/Ibu juga dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pusat DJPb c.q Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan. Dan apabila pekerjaan renovasi tersebut dikerjakan pada satuan kerja di lingkup K/L lain, maka dapat disarankan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan unit/instansi yang membawahinya, yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan dan keuangan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.