Akun(MAK) Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Virtual (online) yang Tidak Membahas Materi terkait Penanganan Pandemi COVID-19

Akun khusus COVID merupakan akun tertentu yang dimaksudkan untuk belanja penanganan pandemi COVID sehingga diperuntukkan kegiatan dan semua pengeluaran pendukungnya yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi dan dampaknya. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemi termasuk didalamnya dapat berupa rapat atau kegiatan untuk melakukan realokasi dan refocusing belanja penangan pandemi.


Terhadap kegiatan yang diadakan tidak dalam rangka penanganan pandemi namun dikarenakan di masa pandemi sehingga perlu menerapkan protokol kesehatan (misalnya dilaksanakan secara virtual/online) maka dapat disampaikan sebagai berikut :

-       Untuk biaya dan pengeluaran yang memang telah ada sebelumnya seperti honorarium kepada narasumber, komsumsi, uang transport maka tidak menggunakan akun khusus COVID.

-       Biaya keperluan antara lain sarana teleconference dan biaya pulsa/paket data yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan dapat menggunakan akun khusus COVID sesuai peruntukkannya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan yang dilaksanakan secara virtual (online) dan tidak membahas materi terkait penanganan pandemi COVID-19 dapat menggunakan akun 522151 (Belanja Jasa Profesi).


Sedangkan apabila pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan yang dilaksanakan secara virtual (online) tersebut berkaitan langsung dan/atau membahas mengenai penanganan pandemi COVID-19 maka dapat menggunakan akun 522192 (Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19).


 





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.