Pertanggungjawaban Biaya Parkir Ketika Perjalanan Dinas

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012, bahwa untuk pengeluaran dalam rangka perjadin secara at cost dapat di pertanggungjawabkan. Bagi pengeluaran yang tidak dapat diperoleh bukti pembayarannya maka dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disetujui oleh PPK. Bukti pembayaran tol dapat di SPJ-kan karena bagian dari transport riil, sedangkan bensin /bbm dan biaya parkir ini biasanya satu paket dengan penggunaan kendaraan dinas.  Dalam hal menggunakan kendaraan pribadi, maka tergantung dari penilaian kepatutan, kewajaran, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dari seorang PPK.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.