Perbedaan dan Hubungan diantara Tiga Surat Dirjen Perbendaharaan terkait Penanganan Pandemi COVID-19

Telah diterbitkan 3 (Tiga) Surat Dirjen Perbendaharaan yaitu S-308/PB/2020, S-369/PB/2020, dan S-628/PB/2020 berkenaan dengan penanganan pandemi COVID-19.

Pada prinsipnya S-628/PB/2020 merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Perbendaharaan  sebelumnya yaitu S-369/PB/2020, di mana dalam S-369/PB/2020 disebutkan sebagai berikut:

1. Satker K/L telah menggunakan akun khusus COVID-19 dalam proses revisi DIPA. Untuk Satker K/L yang sudah melakukan revisi DIPA dengan menggunakan akun lama agar dapat menyesuaikan/merevisi POK-nya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan menggunakan akun terbaru

2. Bagi Sakter K/L yg sudah melakukan revisi DIPA dan merealisasikannya (telah terbit SP2D) untuk saat ini tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun agar melakukan revisi POK terhadap sisa pagunya ke akun baru.

3. Satker K/L agar menghimpun informasi tentang realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang telah terbit SP2D-nya dengan menggunakan akun lama, untuk nantinya diminta oleh KPPN mitra kerjanya.

4. Perubahan/revisi akun lama ke akun baru khusus penanganan pandemi COVID-19 agar dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN. 

Selanjutnya, kondisi dan kebijakan implementasi sebagaimana S-369/PB/2020 tersebut dilakukan koreksi sesuai dengan S-628/PB/2020. Sesuai perkembangan dan hasil pemantauan yang dilakukan, ternyata sampai dengan saat ini masih banyak satker K/L yg belum/tidak menggunakan akun-akum khusus penanganan pandemi COVID-19 untuk pengeluaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 (baik utk pemenuhan kebutuhan internalnya maupun dalam rangka pencapaian target kinerja). Hal ini menyebabkan monitoring target realisasi belanja atas penanganan pandemi COVID-19 menjadi rendah.

Dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam penanganan Pandemi COVID-19 menyebutkan bahwa          "Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19."

Informasi realisasi belanja ini sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Demikian juga untuk kebutuhan ketepatan pelaporan dalam LKKL. Oleh karena itu, sepanjang belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal, maka Satker K/L agar menggunakan akun-akun COVID-19 sesuai S-369/PB/2020 tertanggal 27 April 2020. Pengumuman pertama kali pasien COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, sehingga maksud surat tersebut untuk mengoreksi belanja penanganan pandemi yang sudah terjadi realisasi sebelum terdapat pemutakhiran segmen akun khusus COVID-19 dan juga belanja penanganan pandemi yang sampai saat ini ternyata masih belum menggunakan akun-akun COVID-19.

Revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau koreksi/ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja Satker K/L. Revisi dan/atau koreksi/ralat yang dilakukan dalam kesempatan pertama akan menghasilkan kesesuaian dokumen sumber dan penggunaan akun khusus COVID-19 yang secara signifikan mendukung penyajian dan pengungkapan dampak dan penangangan pandemi COVID-19 dalam laporan keuangan.

 




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.