Pembayaran Zoom Menggunakan KKP dengan Tagihan Rupiah

Sesuai penjelasan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 hal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat Covid-19 yang diperbaharui dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), mengatur bahwa pengadaan lisensi aplikasi video conference untuk penyelenggaraan rapat secara online/video conference berbayar (masa hak penggunaan kurang dari atau sampai dengan 1 tahun) menggunakan akun 521131 dan dapat dibayarkan dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, satker dapat membayarkan sesuai nilai tagihan yang diterima dalam bentuk rupiah tersebut.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.