Pembebanan Biaya Isolasi atau Karantina Mandiri Pegawai yang Positif Covid-19

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19 dan S-369/PB/2020 Tgl 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-1, bahwa Satker dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri tersebut dengan biaya dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:


  1. ASN dan Anggota Polri/TNI yang berstatus ODP tidak dapat melakukan isolasi mandiri optimal di rumah/tempat tinggalnya.
  2. Karantina/isolasi mandiri dapat diselenggarakan dengan  memanfaatkan mess/asrama/wisma atau sejenisnya yang dimiliki oleh masing-masing K/L atau Satker.
  3. Dalam hal tidak tersedia mess/asrama/wisma, K/L atau Satker menggunakan penginapan/sejenisnya dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran.
  4. ASN dan Anggota Polri/TNI yang diwajibkan melaksanakan protokol isolasi diri sendiri ditetapkan dengan SK KPA/Kepala Satker.
  5. KPA/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya karantina/isolasi mandiri dimaksud  serta memastikan kepada pegawai yang benar-benar berhak.
  6. Pembebanan tersebut pada akun 521131 (Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid19)

Dari penjelasan di atas, biaya yang dapat dibebankan pada DIPA adalah seperti biaya penginapan atau sejenisnya dalam hal Satker atau K/L tidak tersedia mess/asrama/wisma dan kebutuhan vitamin/obat-obatan sesuai dengan penilaian kewajaran oleh KPA/Kepala Satker/Pejabat berwenang.


Terkait pembiayaan terhadap pegawai yang melakukan karantina/isolasi mandiri kiranya dapat dikoordinasikan dengan Rocankeu Setjen Kemenkeu melalui Setditjen Pajak.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.