Bantuan Biaya Transportasi dan Konsumsi Pegawai yang Melaksanakan Work From Office (WFO)

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja yang dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (S-369/PB/2020), dapat dijelaskan bahwa:


  1. Klausul yang dijadikan pertimbangan atas pemberian bantuan transport dan konsumsi adalah: “Pemberian biaya konsumsi untuk ASN dan Anggota TNI/Polri atas bantuan transport dan konsumsi yang melaksanakan WFO merupakan kompensasi kepada pegawai karena mengalami kesulitan pemenuhan pangan/transportasi atau membutuhkan biaya yang lebih besar selama melaksanakan tugas WFO”
  2. Pembebanan atas biaya/belanja yang timbul terkait ASN dan Anggota TNI/Polri serta biaya operasional atas pelaksanaan operasional selama masa darurat COVID-19 dengan pertimbangan penilaian kewajaran dan pengendalian oleh KPA/Kepala Satker/Pejabat Berwenang.
  3. Pengalokasian dana penanganan pandemik COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19 sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020. (Contoh penggunaan akun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam surat S-369).
  4. Sehubungan dengan terbitnya S-1200/AG/2020 tanggal 19 Juli 2020 hal Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru, maka bagi pegawai yang bekerja di kantor pada masa tatanan normal baru tidak diberikan uang transpor lokal (dalam kota/kabupaten).
  5. Selain itu, dalam kondisi new normal dimana tidak terdapat lagi pembatasan aktivitas ekonomi (sehingga ketersediaan pangan mencukupi) maka biaya konsumsi pegawai yang melaksanakan WFO/WAO tidak dapat diberikan.
  6. KPA/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya/ belanja yang dapat dibebankan pada DIPA, dan bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.