Pertanggungjawaban Refund Tiket yang Dikembalikan dalam Bentuk Voucher Travel

Dalam hal seorang pegawai meminta refund biaya tiket perjalanan kepada maskapai atau pihak penyedia transportasi yang sudah ia beli karena surat tugas perjalanan dinasnya dibatalkan dalam rangka pencegahan atau penanggulangan Covid-19, maka pertanggungjawaban dana refund tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Biaya pembatalan tiket transportasi dalam rangka perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA dengan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33 PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Pembatalan tiket dapat dilaksanakan setelah diterbitkan pembatalan perjalanan dinas oleh Kepala Kantor/KPA.
  2. Dalam hal refund tiket pesawat dikembalikan dalam bentuk uang, maka uang refund tersebut disetorkan ke kas negara menggunakan surat setoran pengembalian belanja (SSPB), sedangkan apabila dikembalikan dalam bentuk voucher travel, dapat diserahkan kepada PPK. PPK dalam hal ini menilai kewajaran atas penggunaan voucher travel untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka keperluan perjalanan dinas yang lain.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.