Biaya Rapid Test dalam Rangka Perjalanan Dinas

  1. Penggunaan Swab Test - Metode PCR atau rapid test sebagai prasyarat Pejabat/Pegawai  dalam melaksanakan kegiatan yang membutuhkan Test tersebut, agar mempertimbangkan urgensi/kepentingan penggunaan Swab Test kepada Pejabat/Pegawai. KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil atas kebenaran penetapan biaya, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan ketercapaian keluaran (output) terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembayaran test tersebut
  2. Pada masa darurat pandemi Covid-19, Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat melakukan Perjalanan Dinas. Dalam hal dimasa Pandemi COVID-19 seseorang yang ditugaskan harus melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, maka akun yang digunakan bukan kelompok akun Penanganan Pandemi COVID-19. Sehingga biaya Rapid Test untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan tersebut termasuk dalam biaya transport.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.