Perlakuan Akuntansi Penggantian Komponen AC

1. Berdasarkan PMK 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pada BAB VII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, dimana dijelaskan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki

    b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya 

2. Dapat kami jelaskan kembali atas beberapa kriteria pada angka 1 huruf a diatas sebagai pertimbangan, sebagai berikut :

    a. Bertambahnya masa manfaat yaitu bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada

    b. Peningkatan kapasitas yaitu bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada

    c. Peningkatan kualitas aset yaitu bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada

    d. Pertambahan volume aset yaitu ertambah jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada

3. Atas penjelasan diatas maka dapat dipertimbangkan kembali apakah atas penggantian kompresor AC dimaksud sudah memenuhi kriteria pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi aset tetap tersebut atau tidak, apabila memenuhi kriteria, atas pengeluaran atau belanja pembelian kompresor dimaksud dapat menggunakan akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin)

4. Namun demikian apabila kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat menggunakan akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin), dengan pertimbangan bahwa pembelian atas kompresor dimaksud dengan tujuan hanya untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal atas pemanfaatannya




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.