Belanja Barang Diatas Nilai Kapitalisasi

Sebagaimana dijelaskan didalam PSAP 07 dan Buletin Teknis SAP 15 tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis Akrual, bahwa definisi Aset Tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Selanjutnya telah diatur Ketentuan kategori aset tetap harus memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Kriteria Barang yang menjadi aset tetap :

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Aset tetap, disebutkan "Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal". Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

    •     Berwujud

    •    Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

    •    Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

    •    Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

    •    Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2. Setelah terpenuhinya kriteria pada angka 1, maka syarat selanjutnya adalah terpenuhinya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi terhadap Aset Tetap

Sesuai yang diatur dalam PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pasal 40 ayat (1) dan (4) yang berbunyi :

    - ayat (1) Kapitalisasi BMN merupakan batasan minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca

    - ayat (4) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN :

        a.  sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin

        b. sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan         bangunan.

Maka untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria aset tetap itu sendiri dan telah memenuhi nilai minimum kapitalisasi (poin 1 dan 2), tidak dapat hanya memenuhi salah satu syarat saja.

Sebagaimana telah diatur dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 bahwa akun yang digunakan untuk pembelian camera thermal tersebut yaitu akun 532119 (Belanja Modal Peralatan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19).

Terhadap pembelian yang telah dibelanjakan menggunakan akun belanja barang (52xxxx) dan diatas nilai kapitalisasi tersebut dan digunakan berkaitan dengan penanganan pandemic Covid-19, bahwa sebagaimana diatur dalam S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020, atas realisasi tersebut agar dilakukan :

Segera melakukan revisi anggaran (DIPA/POK)

Perbaikan/koreksi akun pada SPM/SP2D menjadi akun 532119 agar tepat atas penggunaan akun belanjanya dan sesuai dengan pengaturan pencatatan atas asetnya pada aplikasi SIMAK-BMN (aset Peralatan dan Mesin)

Dalam pelaksanaan angka 1 dan 2,  agar berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN mitra kerja Saudara pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN

Selanjutnya dalam melakukan revisi anggaran, koreksi SPM/SP2D serta perlakuan pencatatannya, dapat berpedoman pada ketentuan dibawah ini :

1. Mekanisme revisi DIPA agar berpedoman kepada ketentuan yang mengatur Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (PMK 39/PMK.02/2020) ataupun Saudara dapat berkoordinasi dengan unit vertikal yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran.

2. Mekanisme koreksi akun dimaksud agar berpedoman kepada peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN.

3. Namun dalam hal pertimbangan manajemen poin 1 dan 2 diatas tidak dapat dilakukan, maka sebagaimana diatur dalam PMK 225/PMK.05/2016, sebagai langkah terakhir perlu dilakukan :

        a. Perekaman aset tersebut sebagai Peralatan dan Mesin pada aplikasi SIMAKBMN

        b. Selanjutnya melakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA untuk menghilangkan adanya aset tetap yang belum diregister pada neraca             dan mengkoreksi beban atas belanja barang (52).





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.