MAK Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Menunjuk Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, akun terkait tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan (TP/TGR) antara lain sebagai berikut:

AKUN BAGIAN LANCAR TP/TGR

  • 115411 - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
  • 115421 - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
  • 115431 - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
AKUN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TP/TGR
  • 116411 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
  • 116421 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
  • 116732 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
AKUN PIUTANG TP/TGR
  • 152111 - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
  • 152211 - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum
AKUN PENDAPATAN SETORAN TP/TGR
  • 425791 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
  • 425792 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
  • 425793 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
  • 424917 - Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
  • 425931 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
  • 425932 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
  • 425933 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
  • 425934 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.