Akun Biaya Transaksi Perbankan Akibat Penggunaan Layanan Perbankan (Internet Banking/Kartu Kredit) dari Rekening BP/BPP

Sebagaimana diatur dalam pasal 18 PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Dalam Penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah membebaskan Satker dari biaya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, yang meliputi biaya keanggotaan, biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-banking, biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit}, biaya penggantian kartu kredit karena hilang/ dicuri atau rusak, biaya penggantian PIN, biaya copy Billing Statement, biaya pencetakan tambahan lembar tagihan, biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang berkerjasama dengan Kartu Kredit Pemerintah.


Untuk biaya layanan perbankan berupa biaya internet banking, sepanjang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan pelaksanaan anggaran dapat dibebankan pada akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya).






Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.