Honor Pengelola Keuangan Satker

Pertanyaan :

Bolehkah ppspm merangkap ppabp? Bagaimana pembayaran honornya apakah boleh rangkap?


Jawaban :

Dapat kami sampaikan sebagai berikut:

  1. Pasal 6 PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance).
  2. Selanjutnya dalam pasal 16 menyebutkan bahwa PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM dan di pasal 17 menyebutkan salah satu kewenangan tersebut adalah menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

Berdasar pasal tersebut, perangkapan tersebut seyogyanya tidak dilakukan karena melanggar prinsip saling uji (check and balance).




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.