Revisi anggaran dan pranata komputer

Pertanyaan:

  1. Pada satker kami tahun ini beberapa pegawai ditetapkan sebagai fungsional pranata komputer pertama. Namun pada DIPA belum terdapat akun untuk membayar tunjangan fungsional tersebut. Apakah boleh melakukan revisi? Apakah revisi di Kanwil DJPb?
  2. Untuk besaran tunjangan fungsional, pada aplikasi GPP terdapat dua nominal yang berbeda untuk tunjangan fungsional pranata komputer pertama, kami harus memilih nominal yang mana?
  3. Untuk tahun lalu (2017), diperbolehkan melakukan revisi dari output 501 ke 951, apakah tahun ini juga diperbolehkan?

Jawaban :
  1. Dapat dilakukan revisi, silakan mempedomani PMK 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018
  2. Besaran tunjangan fungsional ditentukan berdasarkan SK pranata komputer.
  3. Revisi anggaran berpedoman pada PMK 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018






Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.