Cara Pembayaran Zoom dengan tagihan USD

Terkait dengan pembayaran langganan ZOOM berikut ketentuannya:

  1. Pengadaan lisensi berlangganan aplikasi video communications yang digunakan untuk rapat secara online (video conference) dengan masa hak kurang dari atau sampai dengan 1 tahun, dapat menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) atau 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya). Biaya berlangganan tersebut dapat dialokasikan pada output yang berbeda sesuai kegiatan masing-masing.
  2. Dalam hal penggunaan aplikasi tersebut masih diperlukan untuk menunjang kegiatan kantor, maka aplikasi dapat dipertimbangkan untuk tetap digunakan setelah wabah covid-19 berakhir.
  3. Terkait untuk pembayaran zoom dikurskan ke rupiah, pembebanan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada hari pembayaran.
  4. Untuk perihal perpajakan, Satker dapat mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Apabila mengalami kendala lebih lanjut terkait masalah perpajakan, Saudara dapat menghubungi Kring Pajak (1500200) atau berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat.
  5. Terkait pembayaran menggunakan Kartu Kredit, Satker dapat mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
  6. Untuk teknis pelaksanaannya lebih lanjut, Saudara dapat berkoordinasi dengan CSO KPPN mitra kerja.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.