Biaya Rapid Test Pulang Pergi untuk 1 kali perjalanan dinas

Dalam hal Satker ingin melakukan perjalanan dinas dan memerlukan rapid test 2x (Pulang-Pergi) dalam 1x perjalanan dinas, maka hendaknya memperhatikan hal-hal berikut :

  1. Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 mengatur bahwa pengeluaran yang dapat dibebankan pada DIPA adalah kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan :

a. kesesuaian Kegiatan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;

b. jumlah dan harga yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan situasi kedaruratan; dan

c. arahan Menteri/Pimpinan Lembaga

2. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 mengatur bahwa :

a. Kegiatan dalam penanganan pandemi CO VID-19 dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA

b. Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA.

3. Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19 dan S-369/PB/2020 Tgl 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, disebutkan bahwa K/L atau satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 agar menggunakan akun khusus COVID-19.

4. KPA/Kepala Satker melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya pelaksanaan Rapid Test dimaksud  serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.