Akun Pengecatan Gedung dalam Rangka Pemeliharaan Gedung

Untuk menentukan pencatatan belanja setelah pengeluaran awal sebagai Pemeliharaan (Belanja 52) atau di Kapitalisasi ke Nilai Aset Tetap (Belanja 53) berpedoman pada Buletin Teknis nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Dalam Buletin Teknis tersebut pada Bab VIII dijelaskan tentang Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap. Tahapan pertanyaan untuk memudahkan pemilihan antara belanja barang atau belanja modal (kapitalisasi) adalah sebagai berikut (sesuai urutan):

Apakah belanja yang dikeluarkan setelah perolehan awal tersebut, memenuhi kriteria kapitalisasi (memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) atau hanya mengembalikan ke kondisi semula ?

1.  Jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, seperti pengecatan gedung atau pembersihan gedung, yang artinya hanya mengembalikan ke kondisi semula, tanpa memerhatikan satuan minimum kapitalisasi, maka langsung dicatat menggunakan 52 (Belanja Barang).

2.  Jika memenuhi kriteria kapitalisasiapakah belanja tersebut memenuhi satuan minimum kapitalisasi (dhi Rp 25jt untuk Gedung dan Bangunan) ?
a. Jika tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi (dibawah Rp 25jt), maka dicatat menggunakan Belanja Barang (52);
b. Jika memenuhi satuan minimum kapitalisasi (sama dengan atau lebih dari Rp 25jt)maka dicatat menggunakan Belanja Modal (53).

Pengecatan kantor yang diperuntukkan untuk mengembalikan ke kondisi semula (seperti juga halnya perbaikan, pembersihan), maka tanpa melihat satuan minimum kapitalisasi (meski besarnya sama dengan atau lebih dari Rp 25 Juta), atas pemeliharaan tersebut dicatat menggunakan akun belanja barang (52).




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.