Pembayaran Tunjangan Beras

Untuk pengajuan tunjangan beras yang seharusnya diterimakan dalam bentuk uang, akan tetapi terjadi keterlanjuran pembayaran dalam bentuk natura bagaimana solusinya?

Sejak berlakunya Keppres Nomor 42 Tahun 2002 telah diatur bahwa:

Pasal 30

 Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil /Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia/penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang.

 Ayat (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan atas usul  menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.


Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, dijelaskan yaitu pada: 

Pasal 21

Ayat (1)Tunjangan Pangan / Beras diberikan dalam bentuk uang atau beras (natura) kepada prajurit TNI beserta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan.

Pasal 22

Ayat (1) Tunjangan Pangan / Beras diberikan dalam bentuk uang atau beras (natura) kepada PNS / calon PNS Kemhan beserta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan.

Pasal 23

Ayat (4) Besaran harga beras untuk pembayaran Tunjangan Pangan/Beras dalam bentuk uang atau dalam bentuk beras (natura) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan pangan/beras.


Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a.   Pembayaran Tunjangan Pangan/Beras dapat diberikan dalam bentuk uang atau beras.

b.   Jika saat ini terdapat daerah yang pembayaran Tunjangan Beras/Pangan dibayarkan dalam bentuk natura dan ingin diubah menjadi dalam bentuk uang, maka Menteri/Pimpinan Lembaga bersangkutan harus mengusulkan perubahannya kepada Menteri Keuangan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.