Paket Kegiatan dan Uang Saku Kegiatan

Kantor atau Satuan Kerja yang memiliki Aula atau Gedung serbaguna dalam lingkunan Kantor dalam pelaksanaan kegiatan rapat, rakor atau seminar dapat menggunakan sarana tersebut. Dalam beberapa hal ada yang perlu diperhatikan oleh Satuan Kerja, antara lain:

  1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat.
  2. Uang saku peserta agar mengikuti ketentuan yang ada di peraturan mengenai Standar Biaya Masukan (terkait apakah Fullboard/Fullday/Halfday)
  3. Jika workshop, seminar raker dan sejenisnya dilaksanakan di Dalam Kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna Dan Sejenisnya) maka Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
  4. Jika workshop, seminar raker dan sejenisnya dilaksanakan Di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain) maka Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
  5. KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.