Akun untuk pembayaran Tunggakan PBB dan Iuran BPJS 2017 pada instansi pemerintah

Atas pertanyaan dan informasi yang disampaikan sebagai berikut :

1. Saat ini pengaturan mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan bagi pegawai kontrak/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) masih belum terdapat pengaturan sehingga pelaksanaan asuransi dimaksud bersifat mandiri.

2. Ketentuan pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menyebutkan bahwa program JKK dan JKM bagi peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

3. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, belum tersedia akun Penerimaan PFK Iuran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai kontrak/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) karena sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemotongan iuran belum ditetapkan.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.