Mohon penjelasan akun 511529, apakah perbedaan penggunaanya atas akun 511521 dan 511522, kenapa ada akun baru 511529? Dan sudah adakah peraturan atas akun 511529 tersebut?

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11566/PB/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pemutakhiran Akun Bantuan Pemerintah, sepanjang memenuhi definisi dan kriteria Bantuan Pemerintah maka:

  • Akun 511521 (Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS) digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS.
  • Akun 511522 (Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS) digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga penyuluh non PNS, termasuk tunjangan penyuluh agama non PNS.
  • Akun 511529 (Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS) digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS termasuk tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional.

Di kementrian kami baru terbit PMA tentang insentif guru non PNS, masuk akun 511521 ataukah 511529? Mohon penjelasannya

Dapat kami sampaikan tanggapan lebih lanjut sebagai berikut :


1. Penggunaan akun 51152x dalam rangka pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik/Penyuluh Non PNS dan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS yang memenuhi definisi dan kriteria Bantuan Pemerintah

2. Kode akun 511529 (Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS), sesuai penjelasan akun digunakan untuk jenis tunjangan lainnya yang dapat diterima oleh Tenaga Pendidik/Penyuluh Non PNS. Sebagai contoh Tunjangan Lainnya yang dapat dibayarkan untuk Tenaga Pendidik Non PNS adalah Tunjangan untuk Pendidik Non PNS yang bertugas di daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal (3T) sehingga obyeknya adalah jenis tunjangannya.

Apabila tunjangan sebagaimana contoh yang disebutkan tadi termasuk insentif maka pembayaran insentif dapat menggunakan akun 511529.






Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.