Pencatatan persediaan akun 526113 pada SAIBA

Pada Aplikasi SAIBA, posting rule untuk akun 526113 Belanja Gedung/Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah :
Persediaan belum diregister
Sehingga pada saat di Aplikasi SAIBA direkam SPM/SP2D belanja akun tersebut, akan memunculkan Persediaan belum diregister (D) di Neraca.

Selanjutnya, menurut PSAP No.5 tentang Persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dengan ini jelas bahwa untuk barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat harus diinput sebagai barang persediaan.

Kapan penginputannya?
Hal ini terkait dengan Pengakuan Persediaan.
Menurut PSAP No. 5, Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Dalam hal ini barang tersebut dapat diakui/dicatat pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah yakni pada saat penyerahan barang / BAST.

Untuk penginputan di Aplikasi Persediaan, cukup mencatat dalam 1 output (Gedung dan Bangunan) pada saat barang sudah diterima / BAST.
Terlebih dahulu membuat Kode Barang dengan kode 1010501002XXXXXX (Tanah dan Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat) dengan uraian nama Bangunan dimaksud.
Selanjutnya menginput perolehan di menu Transaksi, Persediaan Masuk, Pembelian.
Selanjutnya saat barang diserahkan, diinput di menu Transaksi, Persediaan Keluar, Penyerahan/dijual kepada Masyarakat.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.