Akun Belanja Pembelian Thermogun Dengan Harga dibawah Rp1.000.000,00

Berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, berkenaan dengan pengadaan alat-alat tes dan untuk menyikapi Covid-19, disampaikan sebagai berikut :

  1. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.
  2. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari tahun, nilainya relatif material. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016  tentang Penatausahaan BMN, Aset Tetap yang terklasifikasi sebagai Peralatan dan Mesin memiliki nilai kapitalisasi adalah sama dengan atau di atas 1 juta rupiah.
  3. Berdasarkan ketentuan di atas, pengadaan thermogun alat pengukur panas tembak yang memiliki usia manfaat lebih dari satu periode akuntansi namun nilainya tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi (dibawah 1 juta rupiah), perolehannya dapat menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran).
  4. Thermogun yang diperoleh dimaksud tetap diinput dalam aplikasi SIMAK BMN sehingga akan menghasilkan Aset Ekstrakomptabel dan tidak tersaji dalam Neraca Satker.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.