Akun Untuk Belanja Penyusunan Dokumen Kebisingan di Bandar Udara, Dokumen Airport Emergency Plan, dan Dokumen Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual, disebutkan :

  1. Bahwa berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Dalam hal suatu kajian atau pengembangan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang serta dapat diidentifikasi sebagai aset maka dapat diakui sebagai ATB (pengalokasian dan realisasi anggarannya dapat menggunakan akun belanja modal). 
  2. Namun demikian , apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi sebagai aset dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial tidak dapat diakui sebagai ATB (pengalokasian dan realisasi anggarannya dapat menggunakan akun belanja barang).
  3. Untuk itu, dalam hal Penyusunan Dokumen Kebisingan di Bandar Udara, Dokumen Airport Emergency Plan, dan Dokumen Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) memenuhi kriteria dan definisi sebagai ATB sebagai suatu Hasil Kajian yang memiliki manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang, maka alokasi anggaran dan realisasinya dibebankan pada 53611x (Belanja Modal Lainnya). Dan sebaliknya apabila diyakini bahwa pembuatan dokumen dimaksud tidak terkategori sebagai Hasil Kajian sebagaimana kriteria dan definisi tersebut di atas maka dapat dibebanka dengan menggunakan Belanja Barang (akun 52).





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.