Koreksi Penerimaan Negara Akun 411121 Ke Akun 811182

Apabila kode satker dan kode KPPN pada COA original adalah satker mitra dan kode KPPN setempat maka KPPN dapat melakukan koreksi sendiri dari akun 411121 ke akun 811182

Tata cara koreksi penerimaan mengacu pengaturan dalam Pasal 15 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN. Untuk Tata Cara koreksi penerimaan sebagai berikut:

  1. Sakter menyampaikan surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara, dilampiri copy bukti setor dan nota konfirmasi, disertai dengan ADK koreksi.
  2. Front Office Seksi Bank menerima surat surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara, untuk kemudian diteruskan ke Middle office Seksi Bank;
  3. Middle Office Seksi Bank melakukan langkah berikut:
    1. Mengunggah ADK koreksi ke Aplikasi SPAN;
    2. Melakukan proses validasi pada Aplikasi SPAN. Apabila lolos validasi maka meneruskan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara beserta dokumen pendukung ke Kasi Bank;
  4. Kasi Bank, melakukan langkah sebagai berikut:
    1. melakukan proses pembukuan atas penerimaan negara melalui proses interface pada aplikasi SPAN, apabila data yang akan dikoreksi sesuai surat permohonan dan ketentuan yang berlaku;
    2. Melakukan penolakan apabila data yang akan dikoreksi tidak sesuai surat permohonan dan ketentuan yang berlaku;
    3. Mencetak Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan negara atas perbaikan yang terlah dilakukan proses interface.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koreksi dapat mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN. Untuk Tata Cara koreksi penerimaan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.