Ketentuan THR tahun 2020 terkait Komisioner KPU dan Bawaslu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa, Biaya perjalanan dinas Ketua dan Anggota KPU diatur sebagai berikut:

a.     Ketua dan anggota KPU setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon I;

b.     Ketua dan anggota KPU Provinsi setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon II; dan

c.     Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota setingkat standar biaya perjalanan pejabat eselon III.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang berhak menerima THR adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.


Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Biaya perjalanan dinas Ketua dan Anggota Bawaslu diatur sebagai berikut:

a.     Ketua dan anggota Bawaslu setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon I;

b.     Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon II; dan

c.     Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota setingkat standar biaya perjalanan pejabat eselon III.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang berhak menerima THR adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota



Editor : HAIPEDIA




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.