Pembayaran BPJS Perangkat Desa

Mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (3) Perpres 82 Tahun 2018 , Iuran bagi peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dipungut dan dibayarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pemberi kerja langsung kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran bagi peserta PPU diatur dengan peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pada Paragraf 6 mengenai iuran kepala desa dan perangkat desa  khususnya pada Pasal 18 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara penagihan, Pembayaran, dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (peraturan terlampir)*, dinyatakan bahwa:

1.       Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memungut Iuran dari kepala desa dan perangkat desa, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;

2.       BPJS Kesehatan mengirimkan tagihan dan informasi kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

3.       Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nomor virtual Account.

Berdasarkan peraturan BPJS, pembayaran iuran jamkes kepala desa/perangkat desa dapat dilakukan dengan menggunakan nomor virtual account. Dengan demikian hal tersebut merupakan kewenangan dari BPJS itu sendiri.

Selain itu, akun 811151 dan 811152 tidak diperuntukkan bagi iuran 2% dan 3% iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.