Perubahan UP Total dan Proporsi UP KKP

Dalam hal satker ingin melakukan perubahan proporsi UP KKP, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.     Ketentuan terkait Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP diatur dalam PMK 196/PMK.05/2018.

2.     Berdasarkan Pasal 6 PMK 196/PMK.05/2018 diatur bahwa Satker K/L dapat mengajukan perubahan proporsi UP Tunai dan/atau UP KKP kepada Kanwil DJPb. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

  • kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP Tunai;
  • frekuensi penggantian UP Tunaitahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam1 (satu) tahun; dan
  • terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA.

3. Misalkan, permohonan pengajuan atas perubahan proporsi UP Satker K/L disetujui oleh Kepala Kanwil DJPb maka proporsi UP Tunai akan menjadi 80% dan UP KKP menjadi 20%. Setelah mendapatkan surat persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP dari Kanwil DJPb tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan SPM UP Tunai dengan dilampiri Surat Pernyataan UP Tunai sebesar 80% (Format Surat Pernyataan UP Tunai mengikuti PMK 190 Tahun 2012 jo. PMK 178 Tahun 2018) dan Surat Permohonan Persetujuan UP KKP dengan dilampiri Surat Pernyataan UP KKP sebesar 20% (Format Surat Pernyataan UP KKP mengikuti PMK 196 Tahun 2018).

 

4. Selanjutnya, KPPN akan meneliti dokumen2 tersebut. Apabila disetujui oleh KPPN maka akan diterbitkan SP2D yang nilainya sebesar 80% dari besaran UP Satker K/L dan Surat Persetujuan Besaran UP KKP dengan tembusan kepada Bank Mitra Kerja Penerbit KKP sebesar 20% dari besaran UP Satker K/L.

 




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.