Sewa Kendaraan terkait Perjalanan Dinas

Biaya terkait sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas baik bagi Pejabat Negara ataupun Pegawai Negeri Sipil mengacu pada ketentuan sebagai berkut:

  1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang  Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2018 tentang SBM TA 2019

Sesuai dengan ketentuan diatas, maka hal-hal yang harus diperhatikan terkait sewa kendaraan dinas dalam rangka perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

  1. Memperhatikan PMK nomor 113/PMK.05/2012 dan PMK nomor 32/PMK.02/2018, terdapat 2 jenis sewa kendaraan yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu sewa kendaraan sebagai biaya transportasi dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan sewa kendaraan bagi pejabat negara untuk pelaksanaan kegiatan di tempat tujuan
  2. Sesuai dengan PMK nomor 113/PMK.05/2012, salah satu komponen biaya dalam perjalanan dinas adalah biaya transportasi. Komponen biaya transportasi antara lain terdiri dari biaya dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan. Dalam pelaksanaannya, biaya transportasi tersebut dapat berupa sewa kendaraan selama digunakan untuk berangkat dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan/atau kepulangan (PP) dan terdapat bukti yang mendukung. Untuk besaran biaya transportasi ini dapat mengacu pada PMK nomor 32/PMK.02/2018 (Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kata Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way). Dalam hal satuan biaya transportasi tersebut tidak terdapat pada PMK nomor 32/PMK.02/2018, maka biaya transport tersebut dapat dibayarkan mengacu harga pasar (at cost), dengan tetap mempertimbangkan prinsip efiiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
  3. Terkait  dg sewa kendaraan yg diperuntukkan untuk pejabat negara, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 32/PMK.02/2018, merupakan Satuan biaya sewa kendaraan  pelaksanaan kegiatan insidentil pada kegiatan perjalanan dinas yang diperuntukan bagi pejabat negara untuk pelaksanaan kegiatan di tempat tujuan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.