Perjalanan Dinas Istri Pejabat

  1. Sesuai dengan PMK-113/PMK.05/2012, disebutkan bahwa Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Prinsip Perjadin antara lain selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana SPD harus mempunyai peranan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dibiayai APBN. Jadi biaya Perjalanan Dinas Istri/Suami Pejabat Eselon I/II dapat dibiayai APBN sepanjang Istri/Suami dimaksud mempunyai peranan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan dimaksud mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami sesuai dengan undangan.
  2. Fasilitas transport bagi pelaksana SPD dan keluarga telah diatur pada Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.