Biaya Perjadin dan Pengiriman Surat

PERTANYAAN:

Pagu Biaya Perjadin dan pengiriman surat dinas sudah habis dan sudah melewati batas revisi sehingga tidak dapat direvisi. Apakah diperbolehkan kedua belanja tersebut dibayar pada Tahun Anggaran berikutnya?

JAWABAN:

  1. Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
    • Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
    • ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
    • efisiensi penggunaan belanja negara; dan
    • akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
  2. Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Satker/KPA. Pemberian biaya perjalanan dinas memperhatikan ketersediaan dana dalam DIPA.
  3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, dijelaskan bahwa tunggakan merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya telah tersedia dan/atau cukup tersedia pada DIPA TA sebelumnya, bukan merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang sudah tidak tersedia dananya dalam DIPA TA sebelumnya.
  4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018, belanja perjalanan dinas biasa (524111) dan belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114) bukan merupakan tunggakan yang penyelesaiannya dapat dibebankan pada DIPA TA berikutnya tanpa melalui mekanisme revisi. Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dan biaya pengiriman surat menggunakan DIPA tahun berkenaan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.