Garansi Bank Kontrak Multiyears di Akhir Tahun

Pertanyaan: Pengajuan SPM Rupiah Murni masa pekerjaan sampai 31 Desember 2019 paket kontrak multiyears. Kontrak berlangsung sampai tahun 202X. Pembayaran dari 21 Desember 2019 - 31 Desember 2019 apakah menggunakan jaminan atau tidak? dan apakah persyaratan pembayarannya mengacu pada Per-13/PB/2019?


Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2019 Pasal 21 Ayat (2), pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, wajib dilampiri:

1.    Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pengajuan SPM-LS dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut.

2.    Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.


Untuk kontrak multiyears yang akan berakhir pada tahun 202X, maka pada akhir tahun 2019 yang dibayarkan sebesar prestasi pekerjaan sampai dengan BAPP paling lambat tanggal 20 Desember 2019, mengingat prestasi pekerjaan dari tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dibayarkan pada tahun 2020. Pembayaran pekerjaan sampai dengan paling lambat tanggal 20 Desember 2019 didasarkan pada prestasi yang telah diberikan/diselesaikan. Pembayaran tersebut tidak membutuhkan garansi bank.


Editor: HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.