Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS

Berdasarkan PMK Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS, di antaranya mengatur sbb: 

  1. Pasal 2 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
  2. Pasal 2 ayat (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.

Dalam ketentuan dimaksud di atas tidak diatur batas maksimal jam lembur bagi PNS, namun demikian pelaksanaan lembur agar digunakan untuk tugas kedinasan yang mendesak.

Selanjutnya, terkait besaran uang lembur agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya Masukan untuk Tahun Anggaran bersangkutan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.